Keberpihakan Pemda Untuk Pendidikan Dasar Gratis Dipertanyakan

Rabu, 09/07/2008 12:09:17

Fraksi-PKS Online: Keberpihakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis masih dipertanyakan. Terbukti masih banyak daerah yang belum memberikan kontribusi APBD bagi pendidikan dasar di lingkungannya sehingga tetap ada biaya yang dibebankan sekolah pada orang tua murid.

" Padahal amanat Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas bahwa pendidikan dasar ditanggung negara, artinya anak usia SD dan SMP punya hak untuk dibiayai sekolahnya," kata Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno dalam sebuah diskusi pendidikan yang digelar Fraksi PKS, Rabu (9/7).

Menurut Irwan definisi negara dalam UUD 45 mencakup Pemerintah Pusat dan juga Daerah. Sebab guru dan sekolah-sekolah berada di bawah tanggung jawab Pemda bukan lagi Departemen Pendidikan Nasional, kecuali madrasah ibtidaiyyah dan tsanawiyah yang langsung di bawah Depag

Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Depdiknas pada tahun 2008 dialokasikan sebesar lebih dari Rp 10 triliun atau kurang lebih 25 persen dari total Anggaran Pendidikan. Dana itu menurut Irwan sudah dapat menutupi 70 persen kebutuhan sekolah sehingga Pemda sebenarnya hanya menambahkan 30 persennya saja. " Seharusnya itu tidak berat asal Pemda mau dan punya political will dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun," ujarnya.

Masalahnya adalah seringkali Pemda mengeluh tidak memiliki dana sehingga tidak mampu mensubsidi pendidikan. Alasan itu menurut Irwan tidak dapat diterima karena ada daerah yang ternyata mampu memberikan pendidikan gratis meski Pendapatan Asli Daerahnya tidak besar. "Yang penting itu political will, kalau pendidikan diprioritaskan anggaran bisa diusahakan tinggal dikurangi saja alokasi yang lain," tegasnya lagi.

Anggota Komisi X lainnya, Aan Rohana yang menjadi moderator pada diskusi tersebut selama ini pendidikan gratis hanya ada pada saat kampanye calon pemimpin saja. Setelah terpilih janji itu dilupakan karena ternyata butuh political will untuk bisa mewujudkannya. " Sepanjang Pemerintah tidak punya political will maka pendidikan gratis sulit direalisasikan, meski kerap dijanjikan saat kampanye," ujarnya.

Sedikit berbeda Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto berpendapat bahwa political will saja tidak akan dapat menuntaskan wajib belajar tanpa disertai kemampuan finansial. Mantan guru sebuah sekolah di Jogjakarta ini memadang perlu adanya kerjasama antara pemerintah, orang tua murid, masyarakat dan para penyandang dana untuk memajukan pendidikan.

Orang tua menurut Suyanto harus berusaha untuk dapat membiayai pendidikan anak-anaknya. Prioritas anggaran rumah tangga untuk biaya sekolah harus disadari setiap orang tua karena pendidikan anak adalah aset terpenting bagi masa depannya. "Seharunya tidak ada orang tua yang mau membeli rokok tetapi tidak mau membayar sekolah anakya, untuk beli rokok ada uang tetapi untuk sekolah tidak punya uang," ungkapnya.

Senada dengan Suyanto, praktisi pendidikan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu Abdul Ghoffar menyatakan pendidikan adalah investasi tertinggi. Bila orang tua rela membayar parkir mobil sebesar Rp 2.000 per jam, maka seharusnya dia lebih rela bila harus membayar anaknya yang dititip ke sekolah untuk dididik dan dibekali masa depannya. (nisa)

sumber : http://www.fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=5379